Bersama ini disampaikan evaluasi pelaksanaan penerbitan SIP pasca terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

Masih ditemukan permohonan penerbitan SIP dengan status ditolak dengan catatan pengembalian berupa kelengkapan persyaratan Surat Keterangan Tempat Praktik (SKTP) yang tidak sesuai ketentuan.
Masih ditemukan named dan nakes yang mengajukan permohonan SIP dengan dengan melampirkan Rekomendasi Organisasi Profesi (OP).

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, maka disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

1.Ketentuan SKTP sebagai persyaratan penerbitan SIP

Dibuat sesuai format terlampir dan ditanda tangan diatas materai oleh pemohon.
SKTP bagi named dan nakes yang berpraktik di Rumah Sakit, klinik, apotek atau faskes lainnya ditanda tangan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan fasyankes dan dilengkapi stempel fasyankes.
SKTP bagi Named atau Nakes Praktik Mandiri ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerja dan dilengkapi stempel Puskesmas.

2. Pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sudah tidak dipersyaratkan Rekomendasi OP untuk penerbitan SIP. Agar OP dapat menyesuaikan untuk tidak lagi menerbitkan rekomendasi penerbitan SIP kepada anggotanya

Lampiran 1. Format SKTP Bagi Named dan Nakes di RS/ Klinik/ Apotek/ Faskes lain selain Praktik Mandiri (klilk disini)
Lampiran 2. Format SKTP Bagi Named dan Nakes di Puskesmas dan Praktik Mandiri(klilk disini)
Lampiran 3. Tampilan Aplikasi SMART dalam pengisian kolom Rekomendasi OP dan Surat Keterangan Tempat Praktik (SKTP)(klilk disini)